Perbandingan Pendidikan Multikultural di Berbagai Negara
A. Pendidikan Multikultural di Indonesia
Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tingkat keanekaragaman yang sangat kompleks. Masyarakat dengan berbagai keanekaragaman tersebut dikenal dengan istilah mayarakat multikultural. Bila kita mengenal masyarakat sebagai sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka mampu mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu (Linton), maka konsep masyarakat tersebut jika digabungkan dengan multikurtural memiliki makna yang sangat luas dan diperlukan pemahaman yang mendalam untuk dapat mengerti apa sebenarnya masyarakat multikultural itu.
Pada dasarnya, multikulturalisme yang terbentuk di Indonesia merupakan akibat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Menurut kondisi geografis, Indonesia memiliki banyak pulau dimana stiap pulau tersebut dihuni oleh sekelompok manusia yang membentuk suatu masyarakat. Dari masyarakat tersebut terbentuklah sebuah kebudayaan mengenai masyarakat itu sendiri. Tentu saja hal ini berimbas pada keberadaan kebudayaan yang sangat banyak dan beraneka ragam.
Multikultural dapat terjadi di Indonesia karena: 1. Letak geografis indonesia 2. Perkawinan campur 3. Iklim
Multikultural di Indonesia bersifat normatif. Multikulural normatif adalah petunjuk tentang berbagai kepentingan yang membimbing pada pengakuan yang lebih tinggi mengenai kebangsaan dan identitas kelompok yang berbeda di dalam masyarakat. Multikultural normatif di Indonesia pertama kali diamanatkan dalam UUD 1945. Ketentuan di dalam UU menyatakan bahwa rakyat dan bangsa Indonesia mencakupi berbagai kelompok etnis. Mereka telah berbagi komitmen dalam membangun bangsa Indonesia.
Di dalam pendidikan multikultural terletak tanggung jawab besar untuk pendidikan nasional. Tanpa pendidikan yang difokuskan pada pengembangan perspektif multikultural dalam kehidupan adalah tidak mungkin untuk menciptakan keberadaan aneka ragam budaya di masa depan dalam masyarakat Indonesia. Multikultural hanya dapat disikapi melalui pendidikan nasional.
Ada tiga tantangan besar dalam melaksanakan pendidikan multikultural di Indonesia, yaitu:
1. Agama, suku bangsa dan tradisi
Agama secara aktual merupakan ikatan yang terpenting dalam kehidupan orang Indonesia sebagai suatu bangsa. Bagaimanapun juga hal itu akan menjadi perusak kekuatan masyarakat yang harmonis ketika hal itu digunakan sebagai senjata politik atau fasilitas individu-individu atau kelompok ekonomi. Di dalam kasus ini, agama terkait pada etnis atau tradisi kehidupan dari sebuah masyarakat.
Masing-masing individu telah menggunakan prinsip agama untuk menuntun dirinya dalam kehidupan di masyarakat, tetapi tidak berbagi pengertian dari keyakinan agamanya pada pihak lain. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pendidikan multikultural untuk mencapai tujuan dan prinsip seseorang dalam menghargai agama.
1. Kepercayaan
Unsur yang penting dalam kehidupan bersama adalah kepercayaan. Dalam masyarakat yang plural selalu memikirkan resiko terhadap berbagai perbedaan. Munculnya resiko dari kecurigaan/ketakutan atau ketidakpercayaan terhadap yang lain dapat juga timbul ketika tidak ada komunikasi di dalam masyarakat/plural.
1. Toleransi
Toleransi merupakan bentuk tertinggi, bahwa kita dapat mencapai keyakinan. Toleransi dapat menjadi kenyataan ketika kita mengasumsikan adanya perbedaan. Keyakinan adalah sesuatu yang dapat diubah. Sehingga dalam toleransi, tidak harus selalu mempertahankan keyakinannya.
B. Pendidikan Multikultural di Amerika Serikat
Pendidikan multikultural sekarang sudah mengalami perkembangan baik teoritis maupun praktek sejak konsep paling awal muncul tahun 1960-an yang pertama kali dikemukakan oleh Banks. Pada saat itu, konsep pendidikan multikultural lebih pada supremasi kulit putih di AS dan diskriminasi yang dialami kulit hitam (Murrell P., 1999). Pendidikan multikultural berkembang di dalam masyarakat Amerika bersifat antarbudaya etnis yang besar, yaitu budaya antarbangsa.
Terdapat empat jenis dan fase perkembangan pendidikan multikultural di Amerika (Banks, 2004: 4), yaitu:
1. Pendidikan yang bersifat segregasi yang memberi hak berbeda antara kulit putih dan kulit berwarna terutama terhadap kualitas pendidikan;
2. Pendidikan menurut konsep salad bowl, di mana masing-masing kelompok etnis berdiri sendiri, mereka hidup bersama-sama sepanjang yang satu tidak mengganggu kelompok yang lain;
3. Konsep melting pot, di dalam konsep ini masing-masing kelompok etnis dengan budayanya sendiri menyadari adanya perbedaan antara sesamanya. Namun dengan menyadari adanya perbedaan-perbedaan tersebut, mereka dapat membina hidup bersama. Meskipun masing-masing kelompok tersebut mempertahankan bahasa serta unsur-unsur budayanya tetapi apabila perlu unsur-unsur budaya yang berbeda-beda tersebut ditinggalkan demi untuk menciptakan persatuan kehidupan sosial yang berorientasi sebagai warga negara as. Kepentingan negara di atas kepentingan kelompok, ras, dan budaya;
4. Pendidikan multikultural melahirkan suatu pedagogik baru serta pandangan baru mengenai praksis pendidikan yang memberikan kesempatan serta penghargaan yang sama terhadap semua anak tanpa membedakan asal usul serta agamanya. Studi tentang pengaruh budaya dalam kehidupan manusia menjadi sangat signifikan. Studi kultural membahas secara luas dan kritis mengenai arti budaya dalam kehidupan manusia
Pendidikan di AS pada mulanya hanya dibatasi pada migran berkulit putih, sejak didirikan sekolah rendah pertama tahun 1633 oleh imigran Belanda dan berdirinya Universitas Harvard di Cambridge, Boston tahun 1636. Baru tahun 1934 dikeluarkan Undang Undang Indian Reservation Reorganization Act di daerah reservasi suku Indian. Tujuan pendidikannya adalah proses Amerikanisasi. Suatu kelompok etnis atau etnisitas adalah populasi manusia yang anggotanya saling mengidentifikasi satu dengan yang lain, biasanya berdasarkan keturunan (Smith, 1987). Pengakuan sebagai kelompok etnis oleh orang lain seringkali merupakan faktor yang berkontribusi untuk mengembangkan ikatan identifikasi ini. Kelompok etnis seringkali disatukan oleh ciri budaya, perilaku, bahasa, ritual, atau agama.
Pendidikan Multikultural berkembang di dalam masyarakat multikultural Amerika yang bersifat antarbudaya etnis yang besar yaitu budaya antarbangsa. Ada upaya untuk mengubah Pendidikan Multikultural dari yang bersifat asimilasi (berupa penambahan materi multikultural) menuju ke arah yang lebih radikal berupa Aksi Sosial. Berkaitan dengan nilai-nilai kebudayaan yang perlu diwariskan dan dikembangkan melalui sistem pendidikan pada suatu masyarakat, maka Amerika Serikat memakai sistem demokrasi dalam pendidikan yang dipelopori oleh John Dewey. Intinya adalah toleransi tidak hanya diperuntukkan untuk kepentingan bersama akan tetapi juga menghargai kepercayaan dan berinteraksi dengan anggota masyarakat.
C. Pendidikan Multikultural di Australia
Australia tidak dapat menahan masuknya orang Asia sehingga dia tidak dapat menutup ekonominya bagi bangsa-bangsa Asia dan Pasifik, karena imigran dari kedua benua itu masuk dengan jumlah dan waktu yang sangat cepat. Akibatnya, Australia mengubah kebijakannya dari White Australia Policy ke multicultural policy. Dampak dari perubahan kebijakan itu membuat orang Aborigin meningkatkan kepercayaan dirinya.
Aborigin, penduduk asli Australia berasal dari benua Asia. Menyusul imigran dari Eropa yang sebagian merupakan orang hukuman dibawa oleh kapten Arthur Philip. Pada mulanya imigran pertama yang memasuki Australia berasal dari para narapidana serta pembangkang politik Irlandia, kemudian berdatangan orang Jerman yang terusir dari negerinya karena masalah agama. Menyusul orang India dan Cina sebagai pekerja kasar. Ketika diketemukan emas di New South Wales dan Victoria mulai berdatangan para pekerja dari berbagai bangsa.
Paham multikulturalisme di Australia berkaitan erat dengan perkembangan politik, terutama Partai Buruh. Pelaksanaan Pendidikan Multikultural dapat dibedakan tiga fase perkembangan yaitu dari politik pasif ke arah asimilasi aktif (1945-1972), pendidikan untuk kaum migran bersifat pasif. Artinya anak kaum imigran menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan yang ada. Karena ada kesulitan dalam penggunaan bahasa Inggris bagi anak imigran diberikanlah bantuan laboratorium bahasa. Hingga tahun 1970-an kurikulum masih terpusat hingga menyulitkan di dalam menyesuaikan dengan kebutuhan multietnis Australia. Kedua, dari pendidikan imigran ke Pendidikan Multikultural (1972-1986) semua propinsi diAustralia telah mengadopsi kebijakan Pendidikan Multikultural. Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut: “ Di dalam masyarakat multi budaya, masing-masing orang memiliki hak atas integritas budaya; memiliki citra diri yang positif (a positif self image), dan untuk pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan. Masing-masing orang tidak hanya harus menyatakan perasaan yang positif terhadap warisan budayanya sendiri tetapi juga harus mengalami seperti perasaan terhadap warisan budaya orang lain.” Tujuan Pendidikan Multikultural adalah :
1. Pengertian dan menghargai bahwa Australia pada hakekatnya adalah masyarakat multibudaya di dalam sejarah, baik sebelum maupun sesudah kolonisasi bangsa Eropa.
2. Menemukan kesadaran dan kontribusi dari berbagai latar kebudayaan untuk membangun Australia.
3. Pengertian antar budaya melalui kajian-kajian tentang tingkah laku, kepercayaan, nilai-nilai yang berkaitan dengan multikulturalisme.
4. Tingkah laku yang memperkuat keselarasan antaretnis.
5. Memperluas kesadaran akan penerimaannya sebagai seseorang yang mempunyai identitas nasional Australia tetapi juga akan identitas yang spesifik di dalam masyarakat multi budaya Australia.
Program Pendidikan Multikultural antara lain berbentuk bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, pendidikan “community language” yaitu bahasa yang digunakan di dalam suatu masyarakat tertentu. Ketiga, imperatif ekonomi dalam Pendidikan Multikultural (1986-1993). Yaitu adanya bantuan dana dan masuknya Asian Studies Program yang berisi bahasa Asia dan kebudayaannya. Bahkan informasi terakhir pelajaran Bahasa Indonesia sudah dimasukkan di dalam kurikulum sekolah dasar.
Dewasa ini hampir semua sekolah di Australia telah melaksanakan Pendidikan Multikultural. Pendidikan Multikultural Australia mempunyai wajah yang spesifik. Kebijakan imigrasi dan masalah etnis dipecahkan secara konsensus dari seluruh masyarakat. Ada pakar yang berpendapat bahwa Australia merupakan masyarakat yang polietnik bukan multi kultur dalam arti Australia lebi bercorak Anglo Saxon yang menerima kebhinekaan selama tidak mengganggu atau mengubah gaya hidup masyarakat Anglo Saxon tersebut.
D. Pendidikan Multikultural di Inggris
Pendidikan Multikultural di Inggris terkait dengan perkembangan revolusi industri pada tahun 1650-an. Pada awalnya Inggris terkenal sebagai masyarakat yang monokultur dan baru sesudah PD II menjadi multikultur ketika kedatangan tenaga kerja untuk pembangunan dari kepulauan Karibia dan India. Meskipun oleh pemerintah Inggris telah berusaha memperbaiki taraf kehidupan kelompok kulit berwarna ini, ternyata di dalam masyarakat terlihat adanya pembedaan-pembedaan di dalam perumahan, tenaga kerja, dan pendidikan.
Gerakan wanita bermula di akhir tahun 1700-an dan awal yahun 1800-an. Perubahan seperti revolusi Amerika dan Prancis mendorong gagasan mengenai ”kesamaan” dan ”kebebasan”. Sekalipun demikian kaum wanita tidak diizinkan untuk memberikan suara, dan sebagian besar mempunyai akses terbatas pada pendidikan.
Pada tahun 1792, seorang penulis Inggris bernama Mary Wollstonecraft menerbitkan A Vindication of the Rights of Woman, mengemukakan keyakinannya dalam persamaan hak untuk pria dan wanita. Ide ini mendapat dukungan kuat selama tahun 1800-an, dan banyak wanita yang mulai melakukan kampanye menuntut reformasi.
Pendidikan Multikultural berkembang sejalan dengan banyaknya kaum imigran yang memasuki Inggris, namun masih terdapat perlakuan yang diskriminatif sehingga memunculkan berbagai gerakan yang berlatar belakang budaya. Gerakan ini merupakan gerakan politik yang didukung pandangan liberal, demokrasi dan gerakan kesetaraan manusia. Hal ini tidak lepas dari pemikiran kelompok progresif di Universitas Birmingham yang melahirkan studi budaya (cultural studies) pada tahun 1964 yang mengetengahkan pemikiran progresif kaum terpinggirkan yang didukung oleh Kaum Buruh (Labor party). Pendidikan Multikultural terjadi karena dorongan dari bawah, yaitu kelompok liberal (orang putih) bersama dengan kelompok kulit berwarna.. Hal ini diperkuat oleh politik imigrasi melalui undang-undang Commonwealth Immigrant Act tahun 1962 yang mengubah status kelompok kulit berwarna dari kelompok imigran menjadi “shelter” (penghuni tetap).
Pada tahun 1968 didirikan Select Community on Race Relations and Immigration (SCRRI) yang bertugas meninjau kebijakan imigrasi. Kesempatan ini digunakan oleh kaum imigran terutama dari Hindia Barat dan Asia untuk mengetengahkan permasalahannya. Pada tahun 1973 laporan SCRRI berkontribusi terhadap pendidikan kolompok imigran:
1. Bahasa Inggris sebagai bahasa kedua
2. Penggantian istilah imigran dengan masyarakat multirasial (multiracal society)
3. Menuntut pendidikan yang lebih baik
4. Meminta untuk memenuhi tuntutan National Union of Teachers (NUT) akan adanya pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat multi rasial.
5. Merumuskan bahwa pengertian seperti integrasi, asimilasi, pluralisme dapat digunakan untuk menggambarkan hal yang sama. (Tilaar, 2004).
Pada tahun 1981 terjadi perubahan yang signifikan dengan terbitnya British Nationality Act yang menghendaki agar Pendidikan Multikultural bukan hanya terlihat di bidang pendidikan namun juga forum-forum pendidikan masyarakat seperti jaringan televise BBC.
Pada tahun 1988 diundangkan Education Reform Act (ERA) yang mengandung dua arti, yaitu paham neoliberalisme yang percaya pada kekuatan pasar, dan neokonservatisme yang memberi kekuatan besar pada kontrol pusat. Paham neoliberalisme memberi kekuasaan yang lebih besar pada masing-masing sekolah untuk mengurus dirinya sendiri demikian juga kepada pemerintah lokal. Pandangan neokonservatisme mempertahankan kurikulum yang terpusat dan mempertahankan pendidikan agama yang bersifat Kristiani. Namun pelaksanaan kebijakan ini memungkinkan terjadinya diskriminasi. Penyerahan pendidikan pada kekuatan pasar berarti memperkecil kesempatan bagi kelompok kulit berwarna untuk mendapat pendidikan yang layak. Kelompok kulit berwarna tidak kompetitif dengan budaya dominan yang menguasai sumber pendidikan. Demikian juga dalam penulisan sejarah Inggris raya yang kurang menguntungkan kelompok minoritas.
E. Pendidikan Multikultural di Kanada
Di Kanada ada konsep dan kebijakan multikultural yang harus memajukan bangsa dengan membandingkannya dengan negara lain. Negara ini berusaha keras untuk tidak terlalu menggantungkan ekonominya pada AS dan mencoba mempersatukan multikulturalnya demi kemajuan bangsa.
Pendidikan Multikultural di Kanada berbeda dengan negara tetangganya AS karena perbedaan sejarah dan komposisi penduduknya. Etnis terbesar dari Perancis dan Inggris selanjutnya dari etnis lain seperti Jerman, Cina, Italia, penduduk asli Indian, Asia Selatan, Ukraina serta etnis lain.
Sejarah pertumbuhan penduduk Kanda dapat diidentifikasi atas empat kelompok :
1. Etnis asli ada sekitar 50 jenis dengan berbagai bahasa yang hidup secara nomaden sebagai pemburu dan petani.
2. Abad 16 sampai 1760 masuk etnis Perancis sebagai penjajah dan pedagang karena perdagangan bulu binatang. Percampuran etnis Perancis dengan penduduk asli Indian melahirkan penduduk Metis.
3. Kedatangan Inggris setelah Treaty of Paris (1763) yang ditambah etnis Perancis yang terlibat Perang Kemerdekaan Amerika 1776..
4. Imigran dari Eropa (terutama Belanda, Ukraina dan Jerman) dan Asia (Jepang, India, Cina) dilatar belakangi kebutuhan pekerja di propinsi tengah dan barat.
Sesudah PD II terjadi banjir imigran dari Italia, Jerman, Belanda dan Polandia. Pada tahun 1960-an terjadi perkembangan ekonomi Kanada yang membutuhkan tenaga terdidik untuk memenuhi kebutuhan metropolitan. Toronto menjadi pusat konsentrasi imigran asing.
Berbeda dengan AS yang menerapkan politik asimilasi, Pemerintah Liberal Kanada menerapkan politik multi kulturalisme (1971) yang memberlakukan status yang sama untuk bahasa Perancis dan Inggris sebagai bahasa resmi.
Pada tahun 1972 didirikanlah Direktorat Multikultural di dalam lingkungan Departemen Luar Negeri untuk memajukan cita-cita multikultural, integrasi social, dan hubungan positif antarras. Upaya tersebut melahirkan Canadian Multiculturalism act (1988) yang isinya antara lain :
1. Alokasi dana untuk memajukan hubungan harmonis antarras
2. Memperluas saling pengertian kebudayaan yang berbeda
3. Memelihara budaya dan bahasa asli
4. Kesempatan yang sama untuk berpartisipasi
5. Pengembangan kebijakan multikultural di semua kantor pemerintah federal.
Kanada merupakan negara pertama yang memberikan pengakuan legal terhadap multikulturalisme. Sekalipun kebijakan multikultural merupakan kebijakan federal, namun masing-masing negara bagian melaksanakan kebijakan sesuai dengan kebutuhannya. Kebijakan multikultural dimasukkan dalam bentuk yang berbeda-beda di dalam program sekolah, penataran guru. Kurikulum dikaji ulang untuk dilihat hal-hal yang mengandung stereotipe dan prasangka antaretnis. Demikian pula di dalam pendidikan oleh Ontario Heritage Language Programme yang didirikan tahun 1977 memberikan bantuan terhadap pengajaran bahasa etnis yang bermacam-macam sesudah jam resmi sekolah. Diberikan penataran guru untuk menyebarluaskan sumber-sumber yang bebas dari prasangka, terutama kelompok kulit berwarna (black population). Di propinsi Manitoba, Alberta, Saskacthewan diijinkan memberikan bahasa di luar bahasa Inggris dan Perancis sampai 50 % dari jumlah jam di sekolah. Kebijakan ini diterima dengan baik oleh kelompok imigran, terutama imigran Ukraina dan Jerman.
Sejak 1993, beberapa dewan pendidikan seperti Vancouver School Board melaksanakan penataran guru-guru untuk Pendidikan Multikultural, mendirikan komite penasehat untuk hubungan rasial, serta melembagakan hubungan rasial di distrik sekolah.
Secara terinci Magsino (1985) mengidentifikasi 6 jenis model Pendidikan Multikultural:
1. Pendidikan “emergent society”. Model ini merupakan suatu upaya rekonstruksi dari keanekaan budaya yang diarahkan kepada terbentuknya budaya nasional.
2. Pendidikan kelompok budaya yang berbeda. Model ini merupakan suatu pendidikan khusus pada anak dari kelompok budaya yang berbeda. Tujuannya adalah memberikan kesempatan yang sama dengan mengurangi perbedaan antara sekolah dan keluarga, atau antara kebudayaan yang dikenalnya di rumah dengan kebudayaan di sekolah. Model ini bertujuan membantu anak untuk menguasai bahasa resmi serta norma dominan dalam masyarakat.
3. Pendidikan untuk memperdalam saling pengertian budaya. Model ini bertujuan untuk memupuk sikap menerima dan apresiasi terhadap kebudayaan kelompok yang berbeda. Model ini merupakan pendekatan liberal pluralis yang melihat perbedaan budaya sebagai hal yang berharga dalam masyarakat. Di dalam kaitan ini Pendidikan Multikultural diarahkan kepada memperkuat keadilan sosial dengan menentang berbagai jenis diskriminasi dan etnosentrisme.
4. Pendidikan akomodasi kebudayaan. Tujuan model ini adalah mempertegas adanya kesamaan dari kelompok yang bermacam-macam. Mengakui adanya partikularisme dengan tetap mempertahankan kurikulum dominan.
5. Pendidikan “accomodation and reservation” yang berusaha untuk memelihara nilai-nilai kebudayaan dan identitas kelompok yang terancam kepunahan.
6. Pendidikan Multikultural yang bertujuan untuk adaptasi serta pendidikan untuk memelihara kompetensi bikultural. Model ini mengatasi pendekatan kelompok spesifik, identifikasi dan mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi secara cross-cultural dengan mendapatkan pengetahuan tentang bahasa atau kebudayaan yang lain. (Tilaar, 2004).
Pengalaman di Kanada menunjukkan bahwa isi budaya (cultural content) di dalam kurikulum sekolah menempati urutan kedua, sedangkan yang utama adalah bagaimana mencapai kemajuan akademis. Pendidikan Multikultural di Kanada tergantung di mana pendidikan multietnis itu berada di dalam kerangka struktur ekonomi, politik, dan sosial masyarakatnya.
Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tingkat keanekaragaman yang sangat kompleks. Masyarakat dengan berbagai keanekaragaman tersebut dikenal dengan istilah mayarakat multikultural. Bila kita mengenal masyarakat sebagai sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka mampu mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu (Linton), maka konsep masyarakat tersebut jika digabungkan dengan multikurtural memiliki makna yang sangat luas dan diperlukan pemahaman yang mendalam untuk dapat mengerti apa sebenarnya masyarakat multikultural itu.
Pada dasarnya, multikulturalisme yang terbentuk di Indonesia merupakan akibat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Menurut kondisi geografis, Indonesia memiliki banyak pulau dimana stiap pulau tersebut dihuni oleh sekelompok manusia yang membentuk suatu masyarakat. Dari masyarakat tersebut terbentuklah sebuah kebudayaan mengenai masyarakat itu sendiri. Tentu saja hal ini berimbas pada keberadaan kebudayaan yang sangat banyak dan beraneka ragam.
Multikultural dapat terjadi di Indonesia karena: 1. Letak geografis indonesia 2. Perkawinan campur 3. Iklim
Multikultural di Indonesia bersifat normatif. Multikulural normatif adalah petunjuk tentang berbagai kepentingan yang membimbing pada pengakuan yang lebih tinggi mengenai kebangsaan dan identitas kelompok yang berbeda di dalam masyarakat. Multikultural normatif di Indonesia pertama kali diamanatkan dalam UUD 1945. Ketentuan di dalam UU menyatakan bahwa rakyat dan bangsa Indonesia mencakupi berbagai kelompok etnis. Mereka telah berbagi komitmen dalam membangun bangsa Indonesia.
Di dalam pendidikan multikultural terletak tanggung jawab besar untuk pendidikan nasional. Tanpa pendidikan yang difokuskan pada pengembangan perspektif multikultural dalam kehidupan adalah tidak mungkin untuk menciptakan keberadaan aneka ragam budaya di masa depan dalam masyarakat Indonesia. Multikultural hanya dapat disikapi melalui pendidikan nasional.
Ada tiga tantangan besar dalam melaksanakan pendidikan multikultural di Indonesia, yaitu:
1. Agama, suku bangsa dan tradisi
Agama secara aktual merupakan ikatan yang terpenting dalam kehidupan orang Indonesia sebagai suatu bangsa. Bagaimanapun juga hal itu akan menjadi perusak kekuatan masyarakat yang harmonis ketika hal itu digunakan sebagai senjata politik atau fasilitas individu-individu atau kelompok ekonomi. Di dalam kasus ini, agama terkait pada etnis atau tradisi kehidupan dari sebuah masyarakat.
Masing-masing individu telah menggunakan prinsip agama untuk menuntun dirinya dalam kehidupan di masyarakat, tetapi tidak berbagi pengertian dari keyakinan agamanya pada pihak lain. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pendidikan multikultural untuk mencapai tujuan dan prinsip seseorang dalam menghargai agama.
1. Kepercayaan
Unsur yang penting dalam kehidupan bersama adalah kepercayaan. Dalam masyarakat yang plural selalu memikirkan resiko terhadap berbagai perbedaan. Munculnya resiko dari kecurigaan/ketakutan atau ketidakpercayaan terhadap yang lain dapat juga timbul ketika tidak ada komunikasi di dalam masyarakat/plural.
1. Toleransi
Toleransi merupakan bentuk tertinggi, bahwa kita dapat mencapai keyakinan. Toleransi dapat menjadi kenyataan ketika kita mengasumsikan adanya perbedaan. Keyakinan adalah sesuatu yang dapat diubah. Sehingga dalam toleransi, tidak harus selalu mempertahankan keyakinannya.
B. Pendidikan Multikultural di Amerika Serikat
Pendidikan multikultural sekarang sudah mengalami perkembangan baik teoritis maupun praktek sejak konsep paling awal muncul tahun 1960-an yang pertama kali dikemukakan oleh Banks. Pada saat itu, konsep pendidikan multikultural lebih pada supremasi kulit putih di AS dan diskriminasi yang dialami kulit hitam (Murrell P., 1999). Pendidikan multikultural berkembang di dalam masyarakat Amerika bersifat antarbudaya etnis yang besar, yaitu budaya antarbangsa.
Terdapat empat jenis dan fase perkembangan pendidikan multikultural di Amerika (Banks, 2004: 4), yaitu:
1. Pendidikan yang bersifat segregasi yang memberi hak berbeda antara kulit putih dan kulit berwarna terutama terhadap kualitas pendidikan;
2. Pendidikan menurut konsep salad bowl, di mana masing-masing kelompok etnis berdiri sendiri, mereka hidup bersama-sama sepanjang yang satu tidak mengganggu kelompok yang lain;
3. Konsep melting pot, di dalam konsep ini masing-masing kelompok etnis dengan budayanya sendiri menyadari adanya perbedaan antara sesamanya. Namun dengan menyadari adanya perbedaan-perbedaan tersebut, mereka dapat membina hidup bersama. Meskipun masing-masing kelompok tersebut mempertahankan bahasa serta unsur-unsur budayanya tetapi apabila perlu unsur-unsur budaya yang berbeda-beda tersebut ditinggalkan demi untuk menciptakan persatuan kehidupan sosial yang berorientasi sebagai warga negara as. Kepentingan negara di atas kepentingan kelompok, ras, dan budaya;
4. Pendidikan multikultural melahirkan suatu pedagogik baru serta pandangan baru mengenai praksis pendidikan yang memberikan kesempatan serta penghargaan yang sama terhadap semua anak tanpa membedakan asal usul serta agamanya. Studi tentang pengaruh budaya dalam kehidupan manusia menjadi sangat signifikan. Studi kultural membahas secara luas dan kritis mengenai arti budaya dalam kehidupan manusia
Pendidikan di AS pada mulanya hanya dibatasi pada migran berkulit putih, sejak didirikan sekolah rendah pertama tahun 1633 oleh imigran Belanda dan berdirinya Universitas Harvard di Cambridge, Boston tahun 1636. Baru tahun 1934 dikeluarkan Undang Undang Indian Reservation Reorganization Act di daerah reservasi suku Indian. Tujuan pendidikannya adalah proses Amerikanisasi. Suatu kelompok etnis atau etnisitas adalah populasi manusia yang anggotanya saling mengidentifikasi satu dengan yang lain, biasanya berdasarkan keturunan (Smith, 1987). Pengakuan sebagai kelompok etnis oleh orang lain seringkali merupakan faktor yang berkontribusi untuk mengembangkan ikatan identifikasi ini. Kelompok etnis seringkali disatukan oleh ciri budaya, perilaku, bahasa, ritual, atau agama.
Pendidikan Multikultural berkembang di dalam masyarakat multikultural Amerika yang bersifat antarbudaya etnis yang besar yaitu budaya antarbangsa. Ada upaya untuk mengubah Pendidikan Multikultural dari yang bersifat asimilasi (berupa penambahan materi multikultural) menuju ke arah yang lebih radikal berupa Aksi Sosial. Berkaitan dengan nilai-nilai kebudayaan yang perlu diwariskan dan dikembangkan melalui sistem pendidikan pada suatu masyarakat, maka Amerika Serikat memakai sistem demokrasi dalam pendidikan yang dipelopori oleh John Dewey. Intinya adalah toleransi tidak hanya diperuntukkan untuk kepentingan bersama akan tetapi juga menghargai kepercayaan dan berinteraksi dengan anggota masyarakat.
C. Pendidikan Multikultural di Australia
Australia tidak dapat menahan masuknya orang Asia sehingga dia tidak dapat menutup ekonominya bagi bangsa-bangsa Asia dan Pasifik, karena imigran dari kedua benua itu masuk dengan jumlah dan waktu yang sangat cepat. Akibatnya, Australia mengubah kebijakannya dari White Australia Policy ke multicultural policy. Dampak dari perubahan kebijakan itu membuat orang Aborigin meningkatkan kepercayaan dirinya.
Aborigin, penduduk asli Australia berasal dari benua Asia. Menyusul imigran dari Eropa yang sebagian merupakan orang hukuman dibawa oleh kapten Arthur Philip. Pada mulanya imigran pertama yang memasuki Australia berasal dari para narapidana serta pembangkang politik Irlandia, kemudian berdatangan orang Jerman yang terusir dari negerinya karena masalah agama. Menyusul orang India dan Cina sebagai pekerja kasar. Ketika diketemukan emas di New South Wales dan Victoria mulai berdatangan para pekerja dari berbagai bangsa.
Paham multikulturalisme di Australia berkaitan erat dengan perkembangan politik, terutama Partai Buruh. Pelaksanaan Pendidikan Multikultural dapat dibedakan tiga fase perkembangan yaitu dari politik pasif ke arah asimilasi aktif (1945-1972), pendidikan untuk kaum migran bersifat pasif. Artinya anak kaum imigran menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan yang ada. Karena ada kesulitan dalam penggunaan bahasa Inggris bagi anak imigran diberikanlah bantuan laboratorium bahasa. Hingga tahun 1970-an kurikulum masih terpusat hingga menyulitkan di dalam menyesuaikan dengan kebutuhan multietnis Australia. Kedua, dari pendidikan imigran ke Pendidikan Multikultural (1972-1986) semua propinsi diAustralia telah mengadopsi kebijakan Pendidikan Multikultural. Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut: “ Di dalam masyarakat multi budaya, masing-masing orang memiliki hak atas integritas budaya; memiliki citra diri yang positif (a positif self image), dan untuk pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan. Masing-masing orang tidak hanya harus menyatakan perasaan yang positif terhadap warisan budayanya sendiri tetapi juga harus mengalami seperti perasaan terhadap warisan budaya orang lain.” Tujuan Pendidikan Multikultural adalah :
1. Pengertian dan menghargai bahwa Australia pada hakekatnya adalah masyarakat multibudaya di dalam sejarah, baik sebelum maupun sesudah kolonisasi bangsa Eropa.
2. Menemukan kesadaran dan kontribusi dari berbagai latar kebudayaan untuk membangun Australia.
3. Pengertian antar budaya melalui kajian-kajian tentang tingkah laku, kepercayaan, nilai-nilai yang berkaitan dengan multikulturalisme.
4. Tingkah laku yang memperkuat keselarasan antaretnis.
5. Memperluas kesadaran akan penerimaannya sebagai seseorang yang mempunyai identitas nasional Australia tetapi juga akan identitas yang spesifik di dalam masyarakat multi budaya Australia.
Program Pendidikan Multikultural antara lain berbentuk bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, pendidikan “community language” yaitu bahasa yang digunakan di dalam suatu masyarakat tertentu. Ketiga, imperatif ekonomi dalam Pendidikan Multikultural (1986-1993). Yaitu adanya bantuan dana dan masuknya Asian Studies Program yang berisi bahasa Asia dan kebudayaannya. Bahkan informasi terakhir pelajaran Bahasa Indonesia sudah dimasukkan di dalam kurikulum sekolah dasar.
Dewasa ini hampir semua sekolah di Australia telah melaksanakan Pendidikan Multikultural. Pendidikan Multikultural Australia mempunyai wajah yang spesifik. Kebijakan imigrasi dan masalah etnis dipecahkan secara konsensus dari seluruh masyarakat. Ada pakar yang berpendapat bahwa Australia merupakan masyarakat yang polietnik bukan multi kultur dalam arti Australia lebi bercorak Anglo Saxon yang menerima kebhinekaan selama tidak mengganggu atau mengubah gaya hidup masyarakat Anglo Saxon tersebut.
D. Pendidikan Multikultural di Inggris
Pendidikan Multikultural di Inggris terkait dengan perkembangan revolusi industri pada tahun 1650-an. Pada awalnya Inggris terkenal sebagai masyarakat yang monokultur dan baru sesudah PD II menjadi multikultur ketika kedatangan tenaga kerja untuk pembangunan dari kepulauan Karibia dan India. Meskipun oleh pemerintah Inggris telah berusaha memperbaiki taraf kehidupan kelompok kulit berwarna ini, ternyata di dalam masyarakat terlihat adanya pembedaan-pembedaan di dalam perumahan, tenaga kerja, dan pendidikan.
Gerakan wanita bermula di akhir tahun 1700-an dan awal yahun 1800-an. Perubahan seperti revolusi Amerika dan Prancis mendorong gagasan mengenai ”kesamaan” dan ”kebebasan”. Sekalipun demikian kaum wanita tidak diizinkan untuk memberikan suara, dan sebagian besar mempunyai akses terbatas pada pendidikan.
Pada tahun 1792, seorang penulis Inggris bernama Mary Wollstonecraft menerbitkan A Vindication of the Rights of Woman, mengemukakan keyakinannya dalam persamaan hak untuk pria dan wanita. Ide ini mendapat dukungan kuat selama tahun 1800-an, dan banyak wanita yang mulai melakukan kampanye menuntut reformasi.
Pendidikan Multikultural berkembang sejalan dengan banyaknya kaum imigran yang memasuki Inggris, namun masih terdapat perlakuan yang diskriminatif sehingga memunculkan berbagai gerakan yang berlatar belakang budaya. Gerakan ini merupakan gerakan politik yang didukung pandangan liberal, demokrasi dan gerakan kesetaraan manusia. Hal ini tidak lepas dari pemikiran kelompok progresif di Universitas Birmingham yang melahirkan studi budaya (cultural studies) pada tahun 1964 yang mengetengahkan pemikiran progresif kaum terpinggirkan yang didukung oleh Kaum Buruh (Labor party). Pendidikan Multikultural terjadi karena dorongan dari bawah, yaitu kelompok liberal (orang putih) bersama dengan kelompok kulit berwarna.. Hal ini diperkuat oleh politik imigrasi melalui undang-undang Commonwealth Immigrant Act tahun 1962 yang mengubah status kelompok kulit berwarna dari kelompok imigran menjadi “shelter” (penghuni tetap).
Pada tahun 1968 didirikan Select Community on Race Relations and Immigration (SCRRI) yang bertugas meninjau kebijakan imigrasi. Kesempatan ini digunakan oleh kaum imigran terutama dari Hindia Barat dan Asia untuk mengetengahkan permasalahannya. Pada tahun 1973 laporan SCRRI berkontribusi terhadap pendidikan kolompok imigran:
1. Bahasa Inggris sebagai bahasa kedua
2. Penggantian istilah imigran dengan masyarakat multirasial (multiracal society)
3. Menuntut pendidikan yang lebih baik
4. Meminta untuk memenuhi tuntutan National Union of Teachers (NUT) akan adanya pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat multi rasial.
5. Merumuskan bahwa pengertian seperti integrasi, asimilasi, pluralisme dapat digunakan untuk menggambarkan hal yang sama. (Tilaar, 2004).
Pada tahun 1981 terjadi perubahan yang signifikan dengan terbitnya British Nationality Act yang menghendaki agar Pendidikan Multikultural bukan hanya terlihat di bidang pendidikan namun juga forum-forum pendidikan masyarakat seperti jaringan televise BBC.
Pada tahun 1988 diundangkan Education Reform Act (ERA) yang mengandung dua arti, yaitu paham neoliberalisme yang percaya pada kekuatan pasar, dan neokonservatisme yang memberi kekuatan besar pada kontrol pusat. Paham neoliberalisme memberi kekuasaan yang lebih besar pada masing-masing sekolah untuk mengurus dirinya sendiri demikian juga kepada pemerintah lokal. Pandangan neokonservatisme mempertahankan kurikulum yang terpusat dan mempertahankan pendidikan agama yang bersifat Kristiani. Namun pelaksanaan kebijakan ini memungkinkan terjadinya diskriminasi. Penyerahan pendidikan pada kekuatan pasar berarti memperkecil kesempatan bagi kelompok kulit berwarna untuk mendapat pendidikan yang layak. Kelompok kulit berwarna tidak kompetitif dengan budaya dominan yang menguasai sumber pendidikan. Demikian juga dalam penulisan sejarah Inggris raya yang kurang menguntungkan kelompok minoritas.
E. Pendidikan Multikultural di Kanada
Di Kanada ada konsep dan kebijakan multikultural yang harus memajukan bangsa dengan membandingkannya dengan negara lain. Negara ini berusaha keras untuk tidak terlalu menggantungkan ekonominya pada AS dan mencoba mempersatukan multikulturalnya demi kemajuan bangsa.
Pendidikan Multikultural di Kanada berbeda dengan negara tetangganya AS karena perbedaan sejarah dan komposisi penduduknya. Etnis terbesar dari Perancis dan Inggris selanjutnya dari etnis lain seperti Jerman, Cina, Italia, penduduk asli Indian, Asia Selatan, Ukraina serta etnis lain.
Sejarah pertumbuhan penduduk Kanda dapat diidentifikasi atas empat kelompok :
1. Etnis asli ada sekitar 50 jenis dengan berbagai bahasa yang hidup secara nomaden sebagai pemburu dan petani.
2. Abad 16 sampai 1760 masuk etnis Perancis sebagai penjajah dan pedagang karena perdagangan bulu binatang. Percampuran etnis Perancis dengan penduduk asli Indian melahirkan penduduk Metis.
3. Kedatangan Inggris setelah Treaty of Paris (1763) yang ditambah etnis Perancis yang terlibat Perang Kemerdekaan Amerika 1776..
4. Imigran dari Eropa (terutama Belanda, Ukraina dan Jerman) dan Asia (Jepang, India, Cina) dilatar belakangi kebutuhan pekerja di propinsi tengah dan barat.
Sesudah PD II terjadi banjir imigran dari Italia, Jerman, Belanda dan Polandia. Pada tahun 1960-an terjadi perkembangan ekonomi Kanada yang membutuhkan tenaga terdidik untuk memenuhi kebutuhan metropolitan. Toronto menjadi pusat konsentrasi imigran asing.
Berbeda dengan AS yang menerapkan politik asimilasi, Pemerintah Liberal Kanada menerapkan politik multi kulturalisme (1971) yang memberlakukan status yang sama untuk bahasa Perancis dan Inggris sebagai bahasa resmi.
Pada tahun 1972 didirikanlah Direktorat Multikultural di dalam lingkungan Departemen Luar Negeri untuk memajukan cita-cita multikultural, integrasi social, dan hubungan positif antarras. Upaya tersebut melahirkan Canadian Multiculturalism act (1988) yang isinya antara lain :
1. Alokasi dana untuk memajukan hubungan harmonis antarras
2. Memperluas saling pengertian kebudayaan yang berbeda
3. Memelihara budaya dan bahasa asli
4. Kesempatan yang sama untuk berpartisipasi
5. Pengembangan kebijakan multikultural di semua kantor pemerintah federal.
Kanada merupakan negara pertama yang memberikan pengakuan legal terhadap multikulturalisme. Sekalipun kebijakan multikultural merupakan kebijakan federal, namun masing-masing negara bagian melaksanakan kebijakan sesuai dengan kebutuhannya. Kebijakan multikultural dimasukkan dalam bentuk yang berbeda-beda di dalam program sekolah, penataran guru. Kurikulum dikaji ulang untuk dilihat hal-hal yang mengandung stereotipe dan prasangka antaretnis. Demikian pula di dalam pendidikan oleh Ontario Heritage Language Programme yang didirikan tahun 1977 memberikan bantuan terhadap pengajaran bahasa etnis yang bermacam-macam sesudah jam resmi sekolah. Diberikan penataran guru untuk menyebarluaskan sumber-sumber yang bebas dari prasangka, terutama kelompok kulit berwarna (black population). Di propinsi Manitoba, Alberta, Saskacthewan diijinkan memberikan bahasa di luar bahasa Inggris dan Perancis sampai 50 % dari jumlah jam di sekolah. Kebijakan ini diterima dengan baik oleh kelompok imigran, terutama imigran Ukraina dan Jerman.
Sejak 1993, beberapa dewan pendidikan seperti Vancouver School Board melaksanakan penataran guru-guru untuk Pendidikan Multikultural, mendirikan komite penasehat untuk hubungan rasial, serta melembagakan hubungan rasial di distrik sekolah.
Secara terinci Magsino (1985) mengidentifikasi 6 jenis model Pendidikan Multikultural:
1. Pendidikan “emergent society”. Model ini merupakan suatu upaya rekonstruksi dari keanekaan budaya yang diarahkan kepada terbentuknya budaya nasional.
2. Pendidikan kelompok budaya yang berbeda. Model ini merupakan suatu pendidikan khusus pada anak dari kelompok budaya yang berbeda. Tujuannya adalah memberikan kesempatan yang sama dengan mengurangi perbedaan antara sekolah dan keluarga, atau antara kebudayaan yang dikenalnya di rumah dengan kebudayaan di sekolah. Model ini bertujuan membantu anak untuk menguasai bahasa resmi serta norma dominan dalam masyarakat.
3. Pendidikan untuk memperdalam saling pengertian budaya. Model ini bertujuan untuk memupuk sikap menerima dan apresiasi terhadap kebudayaan kelompok yang berbeda. Model ini merupakan pendekatan liberal pluralis yang melihat perbedaan budaya sebagai hal yang berharga dalam masyarakat. Di dalam kaitan ini Pendidikan Multikultural diarahkan kepada memperkuat keadilan sosial dengan menentang berbagai jenis diskriminasi dan etnosentrisme.
4. Pendidikan akomodasi kebudayaan. Tujuan model ini adalah mempertegas adanya kesamaan dari kelompok yang bermacam-macam. Mengakui adanya partikularisme dengan tetap mempertahankan kurikulum dominan.
5. Pendidikan “accomodation and reservation” yang berusaha untuk memelihara nilai-nilai kebudayaan dan identitas kelompok yang terancam kepunahan.
6. Pendidikan Multikultural yang bertujuan untuk adaptasi serta pendidikan untuk memelihara kompetensi bikultural. Model ini mengatasi pendekatan kelompok spesifik, identifikasi dan mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi secara cross-cultural dengan mendapatkan pengetahuan tentang bahasa atau kebudayaan yang lain. (Tilaar, 2004).
Pengalaman di Kanada menunjukkan bahwa isi budaya (cultural content) di dalam kurikulum sekolah menempati urutan kedua, sedangkan yang utama adalah bagaimana mencapai kemajuan akademis. Pendidikan Multikultural di Kanada tergantung di mana pendidikan multietnis itu berada di dalam kerangka struktur ekonomi, politik, dan sosial masyarakatnya.
0 komentar: